JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas langkah cepat menugaskan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan untuk membantu penanganan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra. Sebanyak 1.142 taruna dijadwalkan diberangkatkan secara bertahap ke daerah terdampak.
Apresiasi itu disampaikan Tito saat menghadiri acara Pelepasan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan ke Lokasi Bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Acara tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, serta Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan Ashaf.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito menjelaskan bahwa bencana yang melanda sejak akhir November 2025 berdampak luas di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dampaknya tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga merusak infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan, fasilitas umum, serta sektor pertanian dan perikanan.
Sejak hari pertama bencana, pemerintah pusat, kata Tito, langsung melakukan mobilisasi nasional atas arahan Presiden dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BNPB, hingga Basarnas. Upaya kolaboratif tersebut mulai menunjukkan hasil, meski sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian dan penanganan lebih intensif.
“Dalam catatan kami, dari tiga provinsi ini terdapat 52 kabupaten/kota yang terdampak. Sebanyak 18 berada di Aceh, 18 di Sumatra Utara, dan 16 di Sumatra Barat,” ujar Tito.
Menurut Tito, sebagian daerah telah pulih sepenuhnya, sebagian lain masih dalam tahap pemulihan, sementara sisanya membutuhkan kerja bersama secara lebih masif. Di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, persoalan utama adalah lumpur tebal yang menutup rumah warga, sekolah, fasilitas umum, hingga kantor pemerintahan. Sementara di kawasan pegunungan, longsor menjadi tantangan besar karena memutus akses jalan dan jembatan.
Tito menegaskan, penanganan lumpur di kawasan permukiman tidak bisa sepenuhnya mengandalkan alat berat. Banyak lokasi berada di gang sempit dan area padat penduduk sehingga membutuhkan tenaga manusia yang kuat secara fisik dan mampu bekerja dari rumah ke rumah. “Karena itulah kita perlu tambahan pasukan. TNI dan Polri sudah menambah personel, tapi masih belum cukup kalau kita ingin cepat. Salah satu yang paling efektif adalah melibatkan sekolah kedinasan, karena berada langsung di bawah kendali pemerintah.”
Tito menyebutkan, sebelumnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengirim lebih dari 1.000 praja, disusul Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sekitar 500 personel. Dukungan KKP melalui pengiriman 1.142 taruna dinilai menjadi tambahan kekuatan yang sangat signifikan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri KKP dan Bapak Wakil Menteri. Bantuan ini sangat berguna dan berdampak langsung di lapangan,” kata Tito.
Lebih jauh, Tito juga mendorong para taruna KKP menjadikan penugasan ini sebagai ajang praktik nyata penerapan ilmu yang selama ini dipelajari. Ia menyoroti banyaknya tambak, kawasan nelayan, serta alur sungai yang terdampak lumpur dan sedimentasi akibat bencana.
“Ini bukan sekadar teori, tetapi praktik langsung di lapangan. Ilmu kelautan dan perikanan benar-benar dibutuhkan masyarakat saat ini,” pungkas Tito.
(end)
Komentar