News
Beranda » Berita Border » Krisis Iklim di Hari Nelayan: Peneliti UPER Ungkap Rapuhnya Ekonomi Warga Pesisir, Pendapatan tak Cukup Biaya Melaut!

Krisis Iklim di Hari Nelayan: Peneliti UPER Ungkap Rapuhnya Ekonomi Warga Pesisir, Pendapatan tak Cukup Biaya Melaut!

Warga pesisir Teluk Aru bekerja sama mengupas kepiting hasil tangkapan. Penelitian Universitas Pertamina menyoroti pentingnya diversifikasi pengolahan hasil laut sebagai jaring pengaman ekonomi saat musim paceklik melanda. (Foto: Dok. UPER)
Warga pesisir Teluk Aru bekerja sama mengupas kepiting hasil tangkapan. Penelitian Universitas Pertamina menyoroti pentingnya diversifikasi pengolahan hasil laut sebagai jaring pengaman ekonomi saat musim paceklik melanda. (Foto: Dok. UPER)

JAKARTA – Peringatan Hari Nelayan Nasional yang baru saja berlalu menyisakan keprihatinan mendalam. Di balik seremonial tahunan, data lapangan justru memotret kondisi memprihatinkan: sekitar 30,2 juta warga pesisir Indonesia kini berada dalam ancaman nyata akibat perubahan iklim.

Tanpa langkah mitigasi konkret, kerugian ekonomi sektor perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia diprediksi merosot hingga 26 persen pada tahun 2050.

Kondisi kritis ini terungkap dalam penelitian tim akademisi Universitas Pertamina (UPER) di Teluk Aru, Kalimantan Selatan—salah satu pusat perikanan tangkap terbesar di Kalsel dengan potensi 98.000 ton per tahun. Hasilnya mengkhawatirkan: perubahan iklim bukan lagi prediksi, tapi sudah menjadi gangguan nyata yang memaksa nelayan berhenti melaut.

🌊 Musim Kacau, Pengetahuan Lokal tak Lagi Relevan

Ketua tim peneliti, Ita Musfirowati Hanika, menjelaskan bahwa dampak perubahan iklim telah mengacaukan kalender melaut tradisional.

“Musim Barat yang seharusnya tiga bulan kini bisa molor hingga lima bulan karena perputaran angin yang tak lagi bisa ditebak. Pergeseran pola musim ini membuat pengetahuan lokal yang dipegang nelayan turun-temurun menjadi tidak relevan,” kata Ita, Senin (13/4/2026).

Yang lebih memprihatinkan, meski nelayan sadar akan risiko, mereka tidak memiliki kanal informasi cuaca yang cukup presisi untuk mendukung keputusan melaut setiap hari.

😢 Jeritan Nelayan: “Pernah Semalaman Dapat Satu Ekor Ikan, Jual Rp35.000”

Lahudina (74 tahun), nelayan senior di Teluk Aru, menceritakan pahitnya kondisi saat ini. “Tahun ini cuaca tidak menentu, penghasilan nelayan sedang ‘sakit’. Pernah saya memancing semalaman cuma dapat satu ekor ikan, dijual cuma Rp35.000, padahal ongkos sekali jalan saja sudah Rp100.000. Kami tidak dapat untung, malah tombok (rugi),” ungkapnya getir.

Dokumentasi observasi lapangan tim riset Universitas Pertamina dalam mengikuti aktivitas harian warga pesisir menggunakan perahu tradisional. (Foto: Dok.UPER)

Kondisi serupa dialami Pak Kaswin, yang kini terpaksa beralih profesi menjadi petani cengkeh karena laut tak lagi memberi kepastian ekonomi. Studi ini mencatat kenaikan permukaan laut 3,5 mm per tahun dan penurunan tangkapan ikan hingga 15 persen. Jeratan ekonomi nelayan semakin parah karena biaya operasional Rp300.000 sekali melaut sering kali melampaui pendapatan mereka.

📊 Solusi yang Ditawarkan

Penelitian yang dipublikasikan secara internasional melalui IOP Conference Series dan Dinasti International Journal ini merekomendasikan agar kebijakan makro diperkuat dengan program yang menyentuh kebutuhan teknis di lapangan, termasuk:

  • Kemudahan akses pembiayaan untuk modifikasi perahu yang lebih aman
  • Bantuan teknologi tepat guna yang dapat langsung dirasakan manfaatnya
  • Kanal informasi cuaca yang lebih presisi untuk nelayan.
Tim peneliti Universitas Pertamina saat melakukan wawancara mendalam dengan nelayan di Teluk Aru, Kalimantan Selatan. (Foto: Dok. UPER)

Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. Ir. Wawan Gunawan A. Kadir, M.S., IPU, menegaskan komitmen institusinya.

“Universitas Pertamina berkomitmen menghadirkan solusi nyata atas tantangan keberlanjutan masyarakat pesisir. Penelitian lintas disiplin ini adalah langkah konkret kami dalam menjembatani temuan akademik dengan kebutuhan mendesak nelayan di akar rumput demi menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” pungkas Prof Wawan.

(Siaran Pers UPER)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *