Wetar, Maluku Barat Daya, 9 September 2025 — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) melaksanakan forum kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Pengembangan Kawasan Perbatasan (PPKP) Ilwaki, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, Kamis (27/8/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati MBD ini dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Drs. Yafet Lelatobur, bersama Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Johnez Leunufna.
Forum ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Staf Ahli Bupati, 15 Camat Deleniasi, pimpinan OPD, Baratin, KSO, UPT, UPTD, serta sejumlah narasumber, antara lain Danlanal, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Bappeda.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Drs Yafet Lelatobur, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penetapan Maluku Barat Daya sebagai salah satu daerah prioritas nasional menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan perbatasan.
“Pemerintah daerah berkewajiban memastikan implementasi kebijakan ini berjalan tepat sasaran, terukur, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan begitu, IPKP dapat menjadi pijakan yang kuat untuk percepatan pembangunan Maluku Barat Daya sekaligus memperkuat kontribusi kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Drs Yafet.
IPKP merupakan instrumen yang dikembangkan BNPP RI untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Indeks ini mengukur capaian berdasarkan tiga variabel utama, yaitu lintas batas, simpul transportasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Sebagai indikator capaian BNPP RI, diharapkan target nilai IPKP di 22 PPKP hingga tahun 2029 sebesar 0,72, meningkat dari baseline tahun 2024 yang berada pada angka 0,52.
Asisten Deputi PKPL BNPP RI, Yedi Rahmat, menegaskan bahwa pengukuran IPKP merupakan langkah penting dalam memastikan pembangunan perbatasan berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan.
“Melalui IPKP, kita dapat mengetahui kondisi faktual kawasan perbatasan sehingga kebijakan yang dirumuskan benar-benar selaras dengan potensi lokal sekaligus menjawab tantangan yang ada,” jelas Yedi.
Lebih lanjut, Yedi menyoroti posisi strategis Kabupaten MBD yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Menurutnya, potensi kelautan, perikanan, serta budaya maritim yang kaya dapat menjadi motor penggerak pembangunan apabila dikelola dengan tepat.
“Maluku Barat Daya memiliki potensi unggul, namun tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, konektivitas antarpulau, hingga akses pendidikan dan kesehatan masih harus segera diatasi,” kata Yedi.
Yedi juga menekankan bahwa keterbatasan konektivitas dan kualitas pelayanan di kawasan perbatasan akan menjadi catatan penting bagi BNPP RI dalam mendorong koordinasi lebih intensif dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Kami berkomitmen agar pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga menjamin keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak dasar masyarakat,” tambah Yedi.
Melalui forum ini, BNPP RI berharap pengukuran IPKP di PPKP Ilwaki dapat menjadi landasan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat PPKP Ilwaki.
Dengan demikian, Maluku Barat Daya sebagai kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai “garis batas”, tetapi sebagai “garis depan” yang menjadi etalase kemajuan bangsa.
(Aeth Dahoklory/BNPP RI)
Komentar