JAKARTA — Memudarnya dominasi Amerika Serikat (AS) di panggung global kembali menjadi sorotan. Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menilai hegemoni Negeri Paman Sam memang belum sepenuhnya runtuh, namun tengah memasuki fase kemunduran yang sulit dibalikkan.
Pandangan itu mengemuka dalam diskusi terbatas yang digelar Forum Arus Dunia di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026). Ketua Umum GKB-NU, Hery Haryanto Azumi, menjadi narasumber tunggal dalam forum tersebut.
“Hegemoni Amerika memang memudar, dan proses ini bersifat irreversible. Ia terjebak dalam kontradiksi internal yang menggerogoti dirinya sendiri. Namun, bukan berarti AS hilang dari panggung. Ia tetap ada dalam format dunia multipolar,” ujar Hery.
Akar Hegemoni AS Pasca-Perang Dunia II
Hery memaparkan, supremasi AS bermula setelah Perang Dunia II. Saat negara-negara Sekutu maupun Poros porak-poranda secara ekonomi dan industri, AS justru tampil sebagai pemenang dengan kekuatan produksi yang relatif utuh.
Momentum itu diperkuat melalui Konferensi Yalta yang membagi pengaruh global antara AS dan Uni Soviet (USSR). AS kemudian meluncurkan Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa Barat, serta program serupa di Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.
“Sejak 1945 hingga sekitar 1970, AS berada di puncak hegemoni. Namun memasuki dekade 1970 hingga 2001, peran itu mulai melemah. Fokus kebijakan AS saat itu lebih pada menunda dan meminimalkan dampak kemunduran,” jelas Hery.
Menurut Hery, fase ketiga dimulai pasca-2001, ketika AS mencoba memulihkan dominasinya lewat kebijakan yang cenderung unilateral. Alih-alih menguat, pendekatan tersebut justru mempercepat erosi kepemimpinan global AS.
“Kebiasaan bertindak sepihak membuat Amerika makin terisolasi. Ia kehilangan momentum emas untuk memimpin dunia pasca-runtuhnya Uni Soviet dan justru memicu kekacauan global,” tegas mantan Ketua Umum PMII itu.
Hery mengutip pandangan Zbigniew Brzezinski yang pernah mengingatkan bahwa AS dihadapkan pada dua pilihan: global domination atau global leadership. “Yang dipilih adalah dominasi, bukan kepemimpinan,” kata dia.
Global Chaos dan Bangkitnya Tiongkok
Di tengah disorientasi AS, Tiongkok perlahan menanjak. Masuknya Negeri Tirai Bambu ke Organisasi Perdagangan Dunia pada 11 Desember 2001, tak lama setelah tragedi 9/11, menjadi titik penting kebangkitan ekonomi globalnya.
Kebijakan Global War on Terrorism (GWOT) yang digagas Washington dinilai membuka ruang kosong di berbagai kawasan. Dalam situasi itu, Tiongkok memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitiknya.
Hery merujuk pada buku The Hundred-Year Marathon karya Michael Pillsbury yang mengulas strategi jangka panjang Tiongkok untuk menyaingi bahkan menggantikan posisi AS sebagai kekuatan utama dunia.
“Hukum sejarah menunjukkan adanya siklus rise and fall. Tidak ada hegemoni yang abadi. Namun, konteks kebangkitan Tiongkok hari ini berbeda dengan rivalitas AS-Uni Soviet di era Perang Dingin,” cetus Hery.
Meski demikian, Hery mengingatkan bahwa kemajuan pesat Tiongkok belum otomatis menjadikannya hegemon baru yang sepenuhnya dipercaya dunia.
Indonesia dan Peluang Global South
Dalam lanskap multipolar yang sedang terbentuk, Indonesia dinilai memiliki peluang strategis sebagai middle power bersama Brasil, India, dan Afrika Selatan.
“Dalam situasi ambiguitas hegemoni, selalu ada ruang bagi kelompok tengah untuk menegosiasikan wajah dunia baru,” kata Hery.
Hery menilai Presiden RI Prabowo Subianto memiliki momentum untuk memperkuat poros Global South, terutama setelah Indonesia bergabung dengan BRICS dan memperluas kemitraan global. “Indonesia punya reputasi historis lewat Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Itu modal besar untuk memimpin Global South.”
Hery menegaskan, misi Global South bukan untuk meniadakan eksistensi negara lain, melainkan menghadirkan keseimbangan dan keadilan global. “Tujuannya membangun sistem multipolar yang lebih setara, menegosiasikan perdamaian, serta memastikan dunia yang lebih manusiawi,” pungkasnya.
Di tengah ketidakpastian global, publik kini menanti langkah konkret Indonesia dalam memainkan peran strategis tersebut.
(Siaran Pers)
Komentar