Bedah 15.000 Rumah di Perbatasan, Tito Karnavian: Biar Masyarakat Bangga Sama Negara
border journal 
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi menggelar program besar: merenovasi 15.000 rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Mendagri sekaligus Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian (tengah), menyatakan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah ini bukan sekadar urusan tembok dan genteng. (Foto: Puspen Kemendagri)
JAKARTA – Selama ini, kawasan perbatasan sering terasa seperti “tetangga yang terlupakan”. Padahal, merekalah garda terdepan kedaulatan Indonesia. Kini, pemerintah gerak cepat membenahi nasib mereka.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi menggelar program besar: merenovasi 15.000 rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Program ini menyasar 40 kabupaten/kota di 17 provinsi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah ini bukan sekadar urusan tembok dan genteng.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Tito di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menurut Tito, perbatasan yang sejahtera adalah benteng hidup. Kawasan yang makmur akan menjadi buffer zone sistem pertahanan Indonesia yang tangguh menghadapi potensi ancaman dari luar.
Tito juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan Menteri PKP Maruarar Sirait. Awalnya, alokasi program hanya 10.000 unit. Namun setelah peninjauan langsung ke lapangan, jumlahnya dinaikkan menjadi 15.000 unit.
“Jadi saya sangat berterima kasih. Ini program BNPP paling besar yang pernah ada sejak BNPP berdiri tahun 2010,” kata Tito.
Agar tepat sasaran, usulan penerima bantuan akan diverifikasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini rinci, by name by address sehingga tidak ada yang lolos atau salah sasaran.
Lebih jauh, Tito berharap program ini menjadi pemicu bagi kementerian lain untuk ikut membangun perbatasan. Mulai dari pasar, dermaga, hingga fasilitas pendidikan.
“Saya ingin menggambarkan bagaimana perbatasan itu kalau dengan program ini, betul-betul menyentuh mereka. Mereka merasa negara hadir,” pungkas Tito.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti serta sejumlah pejabat terkait. Kini, warga perbatasan tak hanya menjadi penjaga terdepan, tetapi juga merasakan langsung kehadiran negara di rumah mereka sendiri.
(Puspen Kemendagri)
