BANDA ACEH — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bergerak mempercepat penanganan pascabencana di Aceh dengan menyerap langsung aspirasi para kepala daerah se-Provinsi Aceh. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Dalam forum Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (10/1/2026), Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui Keputusan Presiden.
Tito ditunjuk sebagai Ketua Satgas dan langsung memulai langkah konsolidasi lintas sektor. Ia mengungkapkan, Satgas melakukan pemetaan kondisi daerah terdampak dengan menggunakan indikator kenormalan sebagai target pemulihan.
“Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, dan pemulihan itu artinya kembali menuju kondisi normal,” ujar Tito di hadapan para kepala daerah provinsi serta kabupaten/kota se-Aceh.
Indikator normalisasi tersebut mencakup berfungsinya pemerintahan, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kondisi sosial masyarakat, hingga ketersediaan layanan pendukung seperti listrik, air bersih, dan jaringan internet. Berdasarkan pemetaan awal, Aceh tercatat sebagai wilayah dengan tingkat dampak bencana relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain.
Atas dasar itu, Mendagri memutuskan menjadikan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk penanganan bencana di Sumatra bagian utara. Menurutnya, langkah ini penting untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian dan lembaga sekaligus memperlancar pengambilan keputusan strategis. “Ini harus diseriusin betul. Agak berbeda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan daerah terdampak lainnya, Aceh memang perlu perhatian ekstra,” katanya.
Mendagri juga menekankan bahwa situasi krisis merupakan ujian kepemimpinan bagi kepala daerah. Ia menilai, karakter pemimpin yang tegas dan berani justru akan terlihat saat menghadapi kondisi darurat. “Pemimpin yang kuat itu lahir di masa krisis,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Tito meminta seluruh kepala daerah di Aceh menyampaikan data kerusakan secara rinci dan spesifik, mulai dari fasilitas kesehatan dan pendidikan, jalan dan jembatan, pasar, rumah ibadah, hingga infrastruktur dasar lainnya. Data itu diminta segera disampaikan secara tertulis sebagai bahan pembahasan dalam rapat lintas kementerian di tingkat pusat. “Semakin detail datanya, semakin baik untuk pengambilan keputusan,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, Mendagri memastikan pemerintah pusat berkomitmen mempercepat penyaluran dana ke daerah terdampak sebagai modal awal pemulihan. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pengembalian dana transfer ke daerah bagi wilayah yang terdampak bencana telah diputuskan dan siap direalisasikan.
Tak hanya fokus pada pemulihan fisik, Mendagri menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Program bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, hingga Kartu Prakerja diminta segera disalurkan dengan pendataan yang akurat. Ia pun meminta kepala daerah memaksimalkan peran aparatur hingga tingkat desa agar bantuan tepat sasaran.
(Puspen Kemendagri)
Komentar