Jakarta, 12 Agustus 2025 — Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah mengatakan, pengelolaan bersama (joint development) kawasan Ambalat oleh Indonesia dan Malaysia harus diikuti solusi jangka panjang. Ini demi menyelesaikan sengketa perbatasan maritim di wilayah tersebut.
“Diharapkan joint development akan berjalan baik. Namun hendaknya kedua negara tetap memikirkan solusi jangka panjang dari perbatasan negara yang saat ini dihadapi,” kata Reza dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (11/8/2025).
Reza menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi rencana joint development yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta pada 27 Juli 2025 lalu.
“Untuk itu, dialog perbatasan negara hendaknya dijalankan terus demi terciptanya solusi akhir yang bermartabat dan bermanfaat bagi kedua negara dan kawasan Asia Tenggara,” jelas Reza.
Menurut akademikus Unpad Bandung ini, pengelolaan bersama menunjukkan itikad baik kedua negara menyelesaikan sengketa wilayah demi manfaat kedua negara, serta sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. “Rencana tersebut berpotensi memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha internasional yang hendak mengeksplorasi sumber daya maritim di Blok Ambalat, khususnya migas.”
Komitmen kerja sama tersebut juga menjadi bukti solidaritas antara kedua negara yang mampu menggapai visi jangka panjang serta merupakan penghormatan terhadap nilai-nilai Piagam ASEAN dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Namun demikian, Reza mengharapkan supaya pengelolaan bersama tersebut dilaksanakan oleh struktur kepemimpinan yang melibatkan kedua negara serta persiapan seluruh aspeknya, baik manajemen hingga hal teknis, disepakati sejak dini.
Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka pada 27 Juli 2025, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia menginginkan solusi yang saling menguntungkan dalam mengakhiri permasalahan di Ambalat dengan mengusulkan skema pengelolaan bersama.
PM Anwar pun menyampaikan keterbukaannya untuk menjalin kerja sama dalam bentuk joint development di Ambalat. Ia memandang hal tersebut bisa berjalan beriringan dengan perundingan untuk menetapkan perbatasan maritim yang definitif.
(antaranews.com)
Komentar