Bangkok, 8 Agustus 2025 — Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Thailand, Nikorndej Balankura, pada Kamis (7/8/2025), menyatakan, Thailand dan Kamboja menandatangani dokumen resmi gencatan senjata dan kesepakatan implementasinya. Ini setelah dilakukan pertemuan luar biasa Komite Perbatasan bilateral yang berakhir di Kuala Lumpur, Malaysia.
Negosiasi antara delegasi yang dipimpin oleh menteri pertahanan Thailand dan Kamboja telah digelar sebelumnya pada hari yang sama di hadapan pengamat tingkat tinggi dari Malaysia, Amerika Serikat (AS), dan China. Namun, juru bicara tersebut menyebut para pengamat tersebut tidak berpartisipasi langsung dalam negosiasi.
Balankura mengatakan, pada pertemuan komite tersebut di Kuala Lumpur, delegasi Thailand dipimpin oleh Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Jenderal Nattaphon Narkphanit dan delegasi Kamboja dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Jenderal Tea Seikha.
“Kedua pihak menandatangani dokumen resmi mengenai gencatan senjata antara angkatan bersenjata kedua negara dan mengenai rezim implementasinya,” ujar Balankura dalam sebuah pengarahan di Bangkok.
Perjanjian resmi tersebut mengonfirmasi dan merinci kesepakatan yang dicapai pada 28 Juli 2025 dalam pertemuan para kepala pemerintahan kedua negara di Kuala Lumpur.
Thailand dan Kamboja sepakat untuk menghentikan penggunaan segala jenis senjata, menghentikan serangan terhadap warga sipil, fasilitas sipil, dan militer dalam segala situasi dan di semua wilayah.
Kedua pihak juga memastikan status pengerahan pasukan saat ini tetap dipertahankan, efektif mulai 28 Juli 2025 (tanggal berlakunya gencatan senjata), tanpa pemindahan pasukan baru ke perbatasan Thailand-Kamboja dan patroli ke arah posisi pihak lawan.
Kedua pihak juga sepakat bahwa personel militer yang ditangkap harus segera dibebaskan dan dipulangkan setelah berakhirnya permusuhan aktif. Jika terjadi bentrokan bersenjata baru di perbatasan selama masa gencatan senjata, kedua pihak akan menyelesaikan masalah tersebut melalui negosiasi di tingkat komando lokal dalam kerangka mekanisme bilateral yang ada untuk mencegah eskalasi situasi.
Selain itu, Thailand dan Kamboja sepakat untuk menjaga komunikasi rutin antara distrik militer dan unit angkatan bersenjata yang ditempatkan di sepanjang perbatasan, dan sepakat untuk mengadakan pertemuan komite perbatasan regional dalam waktu dua minggu.
Kedua belah pihak juga sepakat untuk menjaga komunikasi yang teratur dan langsung antara menteri pertahanan dan kepala staf angkatan bersenjata kedua negara, dan sepakat untuk menahan diri dari penyebaran informasi palsu.
Perjanjian tersebut, kata Balankura, juga mencakup pemantauan dan verifikasi kepatuhan terhadap gencatan senjata, seraya menambahkan bahwa kedua pihak harus melaksanakan kesepahaman bersama yang dicapai pada 28 Juli 2025, termasuk pembentukan kelompok pengamat dari ASEAN yang dipimpin oleh Malaysia (ketua ASEAN pada 2025).
Sampai kelompok pengamat permanen itu terbentuk, kelompok pengamat sementara yang terdiri dari atase militer dari negara-negara anggota ASEAN yang terakreditasi di Thailand dan Kamboja akan digunakan.
Eskalasi konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja berubah menjadi konfrontasi bersenjata pada 24 Juli 2025, dan kedua pihak melaporkan adanya korban jiwa, termasuk warga sipil.
Awal Agustus 2025, Thailand dan Kamboja mengumumkan kesepakatan gencatan senjata segera setelah pertemuan antara Pejabat Perdana Menteri (PM) Thailand Phumtham Wechayachai dan PM Kamboja Hun Manet yang dimediasi oleh PM Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur.
(Sputnik/RIA Novosti-OANA/Antara)
Komentar