Pontianak, 11 September 2025 — Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) sebagai perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, mendorong penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai langkah strategis menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Trantibumlinmas). Upaya ini dilakukan melalui kegiatan asistensi, monitoring, dan evaluasi yang dipimpin langsung oleh Komjen Makhruzi Rahman pada Rabu (10/9/2025).
Dalam kunjungannya, Makhruzi meninjau Pos Kamling RT.006/RW.010 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, serta Pos Kamling Gang Apel 4 RT.02/RW.011 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat.
Makhruzi menegaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Mendagri Muhammad Tito Karnavian yang tertuang dalam Surat Nomor 300.1.4/e.1/BAK tentang peningkatan peran Satlinmas dalam mendukung kondusivitas penyelenggaraan Trantibumlinmas di daerah.
“Kami hadir di Pontianak atas arahan Menteri Dalam Negeri untuk melihat langsung kondisi poskamling yang aktif. Saat ini tercatat ada 88 poskamling beroperasi di Kota Pontianak, dan ini perlu terus diperkuat agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar Makhruzi.
Lebih lanjut, Makhruzi menyampaikan arahan Mendagri yang menekankan beberapa langkah strategis, salah satunya penguatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di desa dan kelurahan. “Kita harus meningkatkan peran anggota Satlinmas di desa dan kelurahan. Satlinmas adalah ujung tombak dalam membantu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Makhruzi menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan politik dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya. “Mendagri juga mengimbau agar kita mewaspadai hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat. Karena itu, semua pihak harus lebih waspada dan mampu mengantisipasi hal-hal semacam itu,” tegasnya.
Makhruzi juga menyoroti pentingnya memperkuat komunikasi sosial melalui forum kemitraan, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Forum-forum ini dinilainya dapat menjadi ruang dialog untuk membangun pemahaman bersama sekaligus menciptakan suasana yang damai dan harmonis. “Kegiatan sosial seperti bakti kesehatan, pasar murah, dialog masyarakat, hingga bakti sosial harus diperbanyak. Cara ini paling efektif untuk mempererat ikatan sosial sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan.”
Menurut Makhruzi, kunci utama terciptanya kondusivitas adalah kekompakan dan kebersamaan. Ia berharap masyarakat Pontianak dapat terus menjaga sinergi dengan pemerintah agar stabilitas di lingkungan masyarakat tetap terjaga.
Kegiatan ini juga dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin. Ia menegaskan bahwa monitoring siskamling merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meminimalisasi potensi gangguan sosial, termasuk dampak aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
“Kunjungan ini tidak hanya soal revitalisasi poskamling, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk memastikan setiap potensi gangguan sosial dapat diantisipasi sejak dini melalui peran aktif masyarakat,” jelas Dr. Nurdin.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, anggota DPRD, Kapolsek, Danramil, Dandim, Dirbinmas Polda Kalbar, camat, lurah, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pontianak menyatakan komitmennya untuk membentuk tim ronda di seluruh pos siskamling agar semakin bermanfaat bagi warga.
Dengan adanya penguatan peran siskamling di Kota Pontianak, BNPP RI berharap tercipta lingkungan yang lebih aman, tertib, dan harmonis, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat perbatasan. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendukung peran Satlinmas serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.
(Humas BNPP RI)
Komentar