Sambas, 1 Agustus 2025 — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI yang mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, memfasilitasi rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada Rabu (30/7/2025) lalu. Rapat ini membahas berbagai isu keamanan negara di sekitar kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya wilayah Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar).
Salah satu pembahasannya adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan pencegahan kabut asap lintas batas negara (transboundary haze). Beberapa kawasan perbatasan negara wilayah Kalbar saat ini terjadi peningkatan karhutla. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kabupaten Sanggau, yang resmi menaikkan status dari Siaga menjadi Tanggap Darurat.
Hal ini menyusul lonjakan jumlah titik panas (hotspot) yang terpantau meningkat tajam dari 111 titik pada 28 Juli menjadi 182 titik pada 29 Juli 2025.
Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Kemenko Polkam, Laksma TNI Rudi Haryanto yang memimpin kunjungan turut mengemukakan beberapa pandangan. Ia memaparkan bahwa karhutla yang terjadi saat ini di sebagian wilayah Indonesia, perlu menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kebijakan.
Pemangku Kebijakan, menurut Laksma Rudi, dituntut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum dan korporasi agar tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan. Terutama pada musim kemarau. Ia juga menjelaskan bahwa potensi pembiaran karhutla bisa berdampak merambat ke negara tetangga dan menimbulkan asap lintas batas negara.
“Edukasi kepada masyarakat dan sanksi hukum perlu ditegakkan!” kata Laksma Rudi.
Sementara itu, Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand, meyakinkan bahwa hingga saat ini kawasan PLBN Aruk belum terdampak karhutla. Pelayanan perlintasan orang dan barang dari Indonesia-Malaysia, atau sebaliknya masih tetap berjalan normal.
Viktorius juga memaparkan bahwa PLBN Aruk juga turut melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar PLBN Aruk dan wilayah penyangga lain terkait karhutla. Tidak hanya karhutla, PLBN Aruk juga melakukan mitigasi bencana lainnya seperti banjir, puting beliung, dan tanah longsor.
Senada dengan Kepala PLBN Aruk, Perwakilan brigade pengendali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Manggala Agni Kabupaten Sambas, Hendra Cipta, juga menyampaikan laporan.
Hendra mengungkapkan, pada Kecamatan Sajingan Besar, PLBN Aruk dan sekitarnya, hingga saat ini masih relatif aman dari karhutla. Meski demikian, ia tetap siaga memonitoring terjadinya titik panas (hot spot) yang berpotensi menimbulkan karhutla. “Namun, kami juga selalu siap menerima informasi secara berkala apabila terdapat titik hot spot.”
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sambas, Septiza, menyampaikan peran pemerintah daerah dalam pengendalian karhutla. Termasuk upaya modifikasi cuaca yang masih terus dilakukan uji coba.
Kunjungan Laksma TNI Rudi Haryanto ke PLBN Aruk juga didampingi oleh Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP, Budi Setyono.
Dalam rapat koordinasi turut memberikan pemaparan dari perwakilan instansi Imigrasi, Bea Cukai, Karantina dan personel TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas-Pamtas) Yon Arhanud 1/Kostrad.
Selain itu rapat juga dihadiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat.
(Agatha Zenoviva/BNPP RI)
Komentar