Jakarta, 16 Juli 2025 — Dalam rangka memperkuat pengelolaan batas wilayah negara berbasis digital, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara melakukan audiensi strategis dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pertemuan dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dan Sekretaris Jenderal Komdigi, Dr. Ismail, pada Selasa (15/7/2025).
Audiensi ini menjadi forum penting dalam menjajaki dukungan Komdigi terhadap upaya tranformasi digital dalqm pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (BWN -KP) termasuk di dalamnya pengembangan Sistem Informasi Batas Wilayah Negara (SITASWILNEG) yang tengah diinisiasi oleh BNPP RI.
Sistem ini dirancang untuk menjadi database terintegrasi berbasis Geographical Information System (GIS), yang mencakup batas darat, laut, udara, serta layanan lintas batas negara.
“SITASWILNEG akan menjadi pusat data spasial dan tekstual pengelolaan batas wilayah negara yang dapat diakses secara luas dan dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik internal BNPP, lintas kementerian/lembaga, maupun masyarakat umum,” ujar Dr Nurdin.
Dr Nurdin menambahkan, sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, sistem informasi ini juga ditujukan untuk mewujudkan tata kelola perbatasan negara dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Untuk itu, dukungan dari Komdigi sangat diperlukan, khususnya dalam hal percepatan jaringan komunikasi di kawasan perbatasan, penguatan infrastruktur digital, publikasi layanan perbatasan melalui media visual seperti videotron, serta pengembangan konektivitas antar instansi anggota BNPP RI dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini tersebar di 15 lokasi.
“Kami juga mengharapkan dukungan dari Komdigi dalam aspek pendampingan teknis, penguatan sistem keamanan data, penyediaan software, server, license, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Harapannya, dengan sinergi ini, transformasi digital di kawasan perbatasan bisa berjalan lebih cepat dan terarah,” ujar Dr Nurdin.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen Komdigi Dr Ismail menyambut baik inisiatif BNPP RI. Ia menegaskan bahwa isu perbatasan merupakan agenda strategis nasional yang harus mendapat perhatian serius, terutama dalam aspek infrastruktur dan sistem digital.
“Terima kasih atas paparan yang sangat komprehensif. Kami melihat terdapat dua isu besar yang harus kita tangani bersama, yaitu infrastruktur digital dan sistem informasinya. Keduanya saling terkait dan penting bagi efektivitas pengelolaan perbatasan,” kata Dr Ismail.
Dr Ismail juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membahas lebih lanjut bentuk dukungan konkret yang dapat diberikan oleh Komdigi. “Kami akan memfokuskan program kerja Komdigi yang selaras dengan kebutuhan BNPP RI, sehingga pembangunan infrastruktur digital di kawasan perbatasan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI, Henry Erafat, dan Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan.
Dengan adanya sinergi yang semakin erat antara BNPP RI dan Komdigi, diharapkan penguatan transformasi digital dalam pengelolaan batas wilayah negara segera terwujud dalam program nyata yang berdampak langsung bagi pelayanan publik, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
(Humas BNPP RI)
Komentar