JAKARTA – Ketegangan di Timur Tengah yang memuncak akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran sejak 28 Februari 2026 lalu mulai memberikan dampak nyata ke perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Harga minyak mentah dunia melonjak signifikan, dari kisaran USD 62 per barel di awal tahun menjadi USD 85–91 per barel saat ini.
Pakar ketahanan nasional dan geopolitik energi dari Universitas Pertamina (UPER), Dr. Ian Montratama, S.E., M.E.B., M.Si. (Han), menilai situasi ini merupakan ancaman tidak langsung yang serius bagi Indonesia. Titik krusialnya adalah Selat Hormuz, jalur logistik yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia.
“Ancaman penutupan selat tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak secara ekstrem. Dalam kondisi krisis akibat kepanikan pasar global, harga minyak bahkan dapat melonjak hingga USD 150–200 per barel. Ini tidak hanya mengancam ketahanan energi nasional, tetapi juga menekan kedaulatan ekonomi kita,” ujar Dr Ian dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Efek Domino ke Ekonomi Domestik
Kenaikan harga energi global disebut akan memicu efek berantai. Biaya transportasi dan logistik dipastikan ikut naik, yang pada akhirnya mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat, terutama pada harga pangan.
“Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan stabilisasi ekonomi jangka pendek, termasuk memperkuat jaring pengaman fiskal untuk meredam dampak inflasi energi,” jelas Dr Ian.
Peta Geopolitik Bergeser ke Multipolar
Di luar soal ekonomi, konflik ini juga mengubah peta geopolitik. Rusia dan Tiongkok yang mendukung Iran, menurut Dr Ian, akan memanfaatkan situasi untuk memperluas pengaruh mereka di Timur Tengah.
“Akibatnya, tatanan global bergeser dari sistem unipolar menuju multipolar. Stabilitas global tidak lagi didominasi satu kekuatan besar, melainkan dipengaruhi oleh dinamika aliansi strategis antarnegara,” cetus Dr Ian.
Strategi Mitigasi Jangka Panjang untuk Indonesia
Menurut Dr Ian, Indonesia tak boleh hanya bereaksi jangka pendek. Pemerintah harus merancang ketahanan nasional berbasis kemandirian. Berikut rekomendasi strategisnya:
Jangka Pendek
- Ekonomi: Memperkuat jaring pengaman fiskal untuk stabilisasi harga.
- Diplomasi: Menginisiasi seruan deeskalasi melalui ASEAN, PBB, dan Board of Peace (BoP).
- Kemanusiaan: Mematangkan rencana kontingensi evakuasi WNI dari kawasan Teluk.
Jangka Panjang
- Energi: Diversifikasi sumber impor energi dan percepatan transisi ke energi alternatif.
- Pertahanan: Mewujudkan kemandirian teknologi pertahanan dan industri alutsista.
- Riset: Mengembangkan kemandirian energi dan kekuatan jaringan siber berbasis AI.
“Universitas Pertamina dapat berperan sebagai pionir riset dalam pengembangan kemandirian energi serta pembangunan kekuatan jaringan siber. Rekomendasi berbasis riset menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing,” tutup Dr Ian.
Universitas Pertamina, sebagai kampus di bawah naungan PT Pertamina (Persero), terus mendorong kajian strategis terkait geopolitik global, diplomasi, dan ketahanan energi. Informasi lebih lanjut tentang program studinya dapat diakses melalui laman PMB Universitas Pertamina di https://pmb.universitaspertamina.ac.id/
(Siaran Pers UPER)
Komentar