Jakarta, 18 September 2025 — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (HOK) menggelar kegiatan Sharing Session bertajuk “One Shoot Lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana” di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Kamis (18/9/2025). Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, baik luring maupun daring.
Sharing Session menghadirkan Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas, Rita Miranda, sebagai narasumber. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris BNPP RI Komjen Pol Makhruzi Rahman. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya Jabatan Fungsional Perencana (JFP) sebagai pilar utama dalam mendukung perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Biro HOK yang telah memfasilitasi kegiatan ini dalam rangka mendukung pengembangan karier pegawai BNPP RI, khususnya terkait Jabatan Fungsional Perencana,” ujar Komjen Pol Makhruzi.
Lebih lanjut, Makhruzi mengungkapkan bahwa saat ini BNPP RI memiliki 63 orang pejabat fungsional perencana yang terdiri dari 14 perencana ahli madya, 28 perencana ahli muda, dan 21 perencana ahli pertama.
Dari jumlah tersebut, 42 orang merupakan hasil penyetaraan jabatan struktural ke fungsional, sementara 21 orang lainnya merupakan pengangkatan pertama melalui formasi CPNS.
“Jabatan Fungsional Perencana memiliki peran yang sangat penting, mulai dari pengkajian kebijakan perbatasan, penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi rencana pembangunan agar berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan,” jelas Makhruzi.
Makhruzi menyebut, jabatan ini sebagai “arsitek pembangunan” yang merancang peta jalan, mengawal implementasi, dan memastikan hasilnya sesuai dengan tujuan organisasi.
Selain itu, berdasarkan surat persetujuan Kementerian PANRB, BNPP RI mendapatkan formasi baru untuk JFP sebanyak 112 formasi. Saat ini, 63 formasi sudah terisi, sementara 49 formasi lainnya masih terbuka untuk diisi, dengan rincian 39 formasi ahli pertama, 4 formasi ahli muda, dan 6 formasi ahli madya.
Kegiatan ini diikuti oleh 46 orang ASN BNPP RI yang akan menghadapi Uji Kompetensi JFP, baik melalui mekanisme kenaikan jenjang maupun perpindahan dari jabatan lain. Mereka dibekali wawasan teknis, strategi, serta kiat praktis agar mampu menghadapi ujian kompetensi dengan percaya diri dan maksimal.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris BNPP RI juga menyampaikan motivasinya kepada para peserta. “Saya yakin dengan kerja keras, dedikasi, dan pengalaman yang dimiliki, Saudara sekalian mampu melalui uji kompetensi ini dengan baik,” tegas Makhruzi.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (HOK) BNPP RI, Dr Belly Isnaeni yang juga hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa kegiatan Sharing Session ini menjadi langkah nyata BNPP RI dalam menyiapkan ASN yang kompeten.
“Kami ingin memastikan seluruh ASN yang mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Perencana memiliki pemahaman yang utuh, tidak hanya secara teknis, tetapi juga strategi dalam menyusun perencanaan pembangunan kawasan perbatasan,” ujar Dr Belly.
Dr Belly menambahkan, keberadaan perencana yang andal sangat menentukan arah kebijakan pembangunan perbatasan. Dengan bekal kompetensi yang kuat, diharapkan para ASN mampu menjadi motor penggerak dalam menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat perbatasan.
“Harapan kami, melalui pembinaan seperti ini, akan lahir perencana-perencana yang tidak hanya unggul dalam kompetensi, tetapi juga memiliki integritas dan dedikasi untuk mengabdi bagi pembangunan wilayah terdepan Indonesia,” jelas Dr Belly.
Melalui kegiatan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan kapasitas ASN, khususnya di bidang perencanaan pembangunan perbatasan. Diharapkan, hadirnya perencana-perencana yang andal akan memperkuat kualitas perumusan kebijakan dan program, sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat berlangsung lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan.
(Humas BNPP RI)
Komentar